Perikanan dan Ilmu Kelautan: Tugas Manajemen Bisnis

KONTRIBUSI BISNIS PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor perikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Menurut Kurniawan (2010) Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung baik bagi input maupun output. Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Soemokaryo, 2001)

Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Soemokaryo, 2001)

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Namun mengingat kegiatan perikanan yang dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya disuatu perairan menyebabkan ada fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktifitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, strategi pembangunan dengan basis sumber daya alam dapat pulih (seperti sektor perikanan) merupakan suatu hal yang tepat. Hal ini di karenakan

1. potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar

2. keterkaitan industri hulu (backward-linkages industri) dan keterkaitan industri hilir (foward-linkages industries) yang kuat dan diharapkan dapat menciptakan efek ganda (multiplier efects) yang besar

3. penyerapan tenaga kerja yang besar;

4. dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang dapat pulih bisa dan biasanya berlangsung di daerah pedesaan

5. karena bersifat dapat pulih, maka bisa mewujudkan pola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

(Dahuri, 2002) Menurut Kusumastanto (2000), salah satu persoalan yang mendasar dalam perencanaan pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Selain itu, untuk menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak sektor riil, dalam pengembangnya harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Menurut Fauzie (2009), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu

(1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (competitive advantage) berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage);

(2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;

(3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu

a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam (resources driven);

b) fase kedua adalah pembangunan yang digerakan oleh investasi (investment driven) dan;

c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (inovation driven).

Dalam pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap maupun budidaya saja. Menurut Erwadi dan Syafri dalam Hendri (2010) Peluang bisnis kelautan dan perikanan setidaknya dapat dilihat dari dua faktor yaitu

1. faktor internal berupa potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana serta pemasaran, dan

2. faktor eksternal yang berkaitan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut dalam rangka persaingan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilasanakan selama ini dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth (pertumbuhan). Dengan melihat potensi yang ada, pembagunan kelautan dan perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada.

· Tenaga Kerja Sektor Perikanan

Salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang dan sekaligus merupakan salah satu ciri negara tersebut adalah adanya ledakan penduduk (population explotion). Keadaan ini menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi peningkatan penawaran angkatan kerja. Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dan menduduki posisi sentral dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu industri pengolahan, termasuk pengolahan ikan. Harus disadari, bahwa ketenagakerjaan merupakan aset perusahaan yang paling berharga dan terpenting, mengingat peran dan fungsinya sebagai value creating, diversifikasi produk olahan serta pengembangan manfaat teknologi agar industri mampu selalu menghasilkan produk yang mengikuti dinamika perubahan permintaan pasar. (Arthajaya, 2008).

Menurut KKP (2010), penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan dibagi pada kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta jasa penunjang lainnya yang meliputi tenaga kerja yang terlibat pada program-program pemberdayaan di sektor perikanan.

· Analisis Input – Output

Perekonomian merupakan suatu sistem yang interdependent, sehingga membuat perekonomian menjadi sangat kompleks, tapi juga membuatnya lebih fleksibel dan adaptif. Interdependensi disini maksudnya peristiwa atau perubahan yang terjadi pada suatu sektor akan berpengaruh kepada sektor lain bahkan mempengaruhi sektor itu kembali pada putaran berikutnya. Salah satu analisis yang dapat menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan ini adalah analisis input-output. (Tarigan, 2005)

Tabel 5.1. Struktur Permintaan Sektor-sektor Dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2008 (juta rupiah)

Kode Sektor	Permintaan Antara	Permintaan Akhir	Total Permintaan	Rangking
1	166.813.624	3.027.285	169.840.909	16
2	111.685.879	190.423.869	302.109.748	11
3	172.632.466	31.845.570	204.478.036	14
4	139.451.091	127.982.124	267.433.215	13
5	45.645.619	8.407.434	54.053.053	18
6	72.862.360	110.904.926	183.767.286	15
7	403.970.254	313.512.631	717.482.885	5
8	295.573.773	709.097.678	1.004.671.451	3
9	1.168.379.558	1.218.004.100	2.386.383.658	1
10	243.355.061	164.748.292	408.103.353	9
11	85.440.795	39.049.910	124.490.705	17
12	99.869.565	1.144.105.970	1.243.975.535	2
13	425.000.993	574.121.752	999.122.745	4
14	63.031.684	274.067.557	337.099.241	10
15	306.439.290	353.662.333	660.101.623	6
16	393.152.748	173.476.816	566.629.564	8
17	11.723.490	263.563.499	275.286.989	12
18	176.134.585	445.007.310	621.141.895	7
19	1.011.101	2.858.205	3.869.306	19
Jumlah	4.382.173.936	6.147.867.261	10.530.041.197

Dilihat dari struktur permintaan akhir sektor perikanan pada Tabel 5.3, output sektor perikanan pada permintaan akhir sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga (301), yang besarannya mencapai 112,638 trilyun rupiah atau 61,3% dari total permintaan,. Besarnya output sektor perikanan untuk memenuhi permintaan rumah tangga (301) lebih besar dari jumlah total permintaan antara sektor perikanan. Hal ini menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga (301) merupakan pasar utama dalam pemanfaatan output sektor perikanan dan sebagian besar pemanfaatan output sektor perikanan untuk konsumsi masih dalam bentuk produk asli (belum mengalami perubahan bentuk atau pengolahan).

Tabel 5.2. Struktur Permintaan Antara Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2008 (juta rupiah)

Kode Sektor	Nama Sektor	Permintaan Antara Sektor Perikanan	Persentase
1	Padi	0	0
2	Tanaman bahan makanan lainnya	0	0
3	Tanaman pertanian lainnya	8.918	0,02
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	0	0
5	Kehutanan	0	0
6	Perikanan	19.608.843	26,91
7	Pertambangan dan penggalian	0	0
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	42.001.167	57,64
9	Industri lainnya	621.988	0,85
10	Pengilangan minyak bumi	0	0
11	Listrik, gas dan air bersih	0	0
12	Bangunan	0	0
13	Perdagangan	0	0
14	Restoran dan hotel	8.188.111	11,24
15	Pengangkutan dan komunikasi	28.639	0,04
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan	197.806	0,27
17	Pemerintah umum dan pertahanan	0	0
18	Jasa-jasa	2.206.888	3,03
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	0	0
TOTAL	72.862.360	100

Tabel 5.3. Struktur Permintaan Akhir Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2008 (juta rupiah)

Kode Tabel I-O	Struktur Permintaan Akhir	Permintaan Akhir Sektor Perikanan	Persentase Terhadap Total Permintaan
301	Konsumsi Rumah Tangga	112.638.745	61,3
302	Konsumsi Pemerintah	0	0
303	Pembentukan Modal Tetap	0	0
304	Perubahan Inventori	(4.587.976)	-2,5
305	Ekspor	2.854.157	1,5
TOTAL		110.904.926

Tingginya pemanfaatan output sektor perikanan pada konsumsi rumah tangga (301) merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sektor perikanan. Peningkatan konsumsi rumah tangga (301) terhadap produk perikanan akan berdampak terhadap peningkatan permintaan output produk perikanan sehingga akan semakin berkembangnya sektor perikanan. Hal ini masih sangat dimungkinkan karena tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia terus mengalami peningkatan dan masih relatif rendah di bandingkan dengan negara-negara maju.

· Angka Pengganda Lapangan Pekerjaan (Employment Multiplier)

Angka pengganda lapangan pekerjaan merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan dalam perekonomian sebagai akibat adanya perubahan permintaan akhir pada sutau sektor. Perubahan permintaan akhir pada suatu sektor akan menyebabkan perubahan output yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan pada permintaan tenaga kerja. Untuk dapat melihat efek perubahan permintaan akhir terhadap perubahan lapangan pekerjaan pada suatu sektor, diperlukan jumlah tenaga kerja awal disetiap sektor dalam menghasilkan output. Jumlah tenaga kerja ini merupakan jumlah yang memang telah digunakan untuk melakukan proses produksi pada waktu yang bersangkutan. Selain itu, asumsi yang digunakan di sini adalah bahwasanya seorang pekerja hanya bekerja di satu sektor saja dan tidak ada kemungkinan bekerja di dua atau lebih sektor sekaligus. Sehingga penentuan sektor pekerjaan suatu tenaga kerja dengan menentukan pekerjaan utama. Lapangan pekerjaan utama adalah lapangan pekerjaan yang mendapatkan alokasi waktu paling besar dari keseluruhan waktu kerja seseorang.

Berikut ini adalah contoh peran serta pemerintah dalam membangun perekonomian bisnis perikanan:

Peran serta pemerintah dalam membangun dan mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia cukup maksimal hal itu dapat kita lihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di berbagai Provinsi contohnya Aceh, Pemda Aceh melakukan kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh. Yakni membuat suatu kebijakan berupa pendirian Pusat Pertumbuhan Perikanan NAD. Maksudnya, telah ditentukan tempat-tempat pertumbuhan untuk berbagai subsektor di sektor perikanan dengan tujuan agar dapat memacu tingkat perkembangan perikanan di NAD. Selain itu, dia bertujuan untuk menarik wilayah-wilayah sekitar pusat pertumbuhan untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni dengan membuat pusat pertumbuhan perikanan tangkap di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan sekitarnya, membuat pusat kegiatan Budidaya air tawar di Takengon, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, membangun Budidaya air payau di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang, budidaya laut di Pulau Simelue dan sekitarnya, Sinabang (BIP Aceh, 2008 dalam lepmida.com).

Tidak cukup dengan pendirian Pusat Pertumbuhan Perikanan, Pemda Aceh juga melakukan upaya eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas industri perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, dan industri kelautan yang bertumpu pada Iptek. Dari sini kita dapat melihat sekelumit gambaran komitmen pemerintah untuk mengarahkan pembangunan negeri ini dari sektor perikanan dan kelautan, walaupun diperlukan lagi adanya keberlanjutan yang lebih efektif dari semua usaha yang telah dilakukan tersebut.

Tantangan dan Peluang Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Aceh. Dalam hal konteks pembangunan ekonomi Aceh berbasis perikanan dan kelautan maka untuk melakukan pembangunan sektor tersebut dapat kita perhatikan pada salah satu peluang besar yakni tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Aceh yang telah mencapai 37,60% atau 102.555 ton (tahun 2004), sedangkan tingkat maximum sustainable yield (MSY) plus total allowable catch (TAC) baru mencapai 272.707 ton (Dinas Perikanan NAD 2008).

KESIMPULAN

Kontribusi terbesar dari komponen permintaan akhir dalam pembentukan output dan kebutuhan tenaga kerja pada sektor perikanan adalah pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kemudian diikuti oleh komponen ekspor. Sedangkan dampak penambahan investasi sebesar 100 milyar rupiah pada sektor perikanan adalah terjadinya peningkatan total output perekonomian sebesar 138,039 milyar rupiah, dimana pada sektor perikanan meningkat sebesar 112,213 milyar rupiah. Sedangkan dampak terhadap penambahan kebutuhan tenaga kerja secara total dalam perekonomian sebanyak 1.379, dimana pada sektor perikanan sebanyak 1.084 orang.